VOICEOFJATIM.COM – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi panggung penyampaian pandangan berbagai fraksi terhadap arah kebijakan fiskal daerah. Hampir seluruh fraksi menyuarakan perlunya efisiensi, penajaman program prioritas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjawab kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDIP: Kritik Penurunan Pendapatan, Soroti Kinerja PAD dan Aset Daerah
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar 0,68 persen—dari Rp 4,86 triliun menjadi Rp 4,82 triliun. Meski PAD tetap berada di angka Rp 1,2 triliun, fraksi menilai angkanya belum mencerminkan potensi sesungguhnya. PDIP mendorong peningkatan inovasi dan ketegasan kinerja dinas penghasil, termasuk Satpol PP sebagai penegak perda.
Sementara itu, belanja daerah meningkat 2,23 persen menjadi Rp 5,13 triliun, dengan lonjakan signifikan pada Belanja Tidak Terduga (naik 59%) dan Belanja Modal (naik 10,96%). Fraksi mempertanyakan alasan kenaikan drastis ini, khususnya pada belanja tidak terduga.
PDIP juga menekankan pentingnya penyusunan database potensi pendapatan yang akurat agar evaluasi kinerja perangkat daerah bisa dilakukan secara obyektif. Mereka mendesak penyehatan BUMD, khususnya PT BPR Artha Kanjuruan, dan meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perjanjian kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk pengelolaan Songgoriti.
Fraksi juga menyoroti pentingnya percepatan perizinan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
Fraksi PKB: Fokus Infrastruktur, Ketahanan Pangan, dan Digitalisasi Desa
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perubahan APBD merupakan langkah adaptif terhadap dinamika pembangunan. Mereka meminta agar anggaran difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur strategis seperti jalan desa, irigasi, dan jembatan penghubung antar kecamatan.
Selain itu, PKB mendorong revitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan di desa tertinggal, pemberdayaan petani-nelayan melalui bantuan alat dan pelatihan, serta digitalisasi layanan publik di tingkat desa dan kecamatan. Penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis kemandirian lokal juga menjadi sorotan penting.
Fraksi Gerindra: Tekankan Kualitas Perencanaan dan Kinerja Dinas Penghasil
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai APBD harus menjadi refleksi atas kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar daftar belanja formalitas. Fraksi mengapresiasi kinerja dinas penghasil PAD, namun menekankan pentingnya validasi potensi pendapatan agar kinerja dinas terlihat jelas.
Mereka juga meminta agar penyusunan belanja daerah diawali dengan identifikasi masalah prioritas, serta menghindari munculnya program dadakan yang tidak direncanakan sebelumnya. Pembiayaan, menurut Gerindra, harus diarahkan untuk mendukung infrastruktur dan pelayanan dasar, serta mendorong keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Fraksi Golkar: Desak Transparansi Penggunaan SiLPA dan Evaluasi PAD
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyoroti peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 85,39% menjadi Rp 315 miliar. Mereka meminta rincian alokasi penggunaan SiLPA agar tidak digunakan secara “glondongan”, serta mendorong agar dana ini digunakan untuk program ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Golkar juga mengkritik capaian PAD yang stagnan, khususnya pada sektor retribusi. Fraksi menegaskan perlunya terobosan revolusioner seperti penataan sektor retribusi parkir. Mereka berharap target PAD sebesar Rp 1,2 triliun tahun ini bisa tercapai melalui aksi konkret, bukan sekadar narasi normatif.
Fraksi NasDem: Dorong SDM dan Optimalisasi Dana Pusat
Fraksi Partai NasDem merekomendasikan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, baik ASN, perangkat desa, maupun masyarakat umum. Mereka juga meminta SKPD lebih agresif dalam menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal dari pusat.
NasDem menilai proyeksi PAD harus disusun lebih realistis, berdasarkan capaian semester pertama. Mereka mengajak OPD dan Bapenda bersinergi dalam penguatan layanan publik dan digitalisasi pemungutan agar PAD bisa tumbuh secara efisien dan transparan.
Fraksi Gabungan PKS, Hanura, dan Demokrat: Serukan Efektivitas dan Inovasi
Gabungan Fraksi PKS, Hanura, dan Demokrat menyampaikan apresiasi terhadap kerja pemerintah, namun mendorong peningkatan kualitas belanja agar program benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi terhadap kegiatan yang tidak memberikan manfaat signifikan dinilai penting, agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
Fraksi juga menyoroti lemahnya capaian PAD dua tahun terakhir dan mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak, pembaruan data potensi, serta insentif bagi OPD berprestasi. Mereka meminta APBD perubahan diarahkan untuk pengurangan pengangguran, penguatan UMKM, serta penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan peningkatan kualitas pelayanan sosial.
Partisipasi publik dan transparansi anggaran juga menjadi catatan penting. Mereka meminta agar dashboard APBD bisa diakses masyarakat serta memastikan aspirasi publik tetap menjadi bagian dari pengambilan kebijakan.
