VOICEOFJATIM – Universitas Brawijaya (UB) mengakui pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan besar pada aspek budaya kerja dan integritas aparatur. Meski berbagai sistem pelayanan telah dibenahi, perubahan perilaku birokrasi dinilai menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.
Hal itu disampaikan dalam Workshop Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 dan Strategi Pembangunan ZI Tahun 2027, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi atas implementasi reformasi birokrasi yang telah dijalankan UB sejak 2023 di seluruh fakultas dan unit kerja.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Ngesti Dwi Prasetyo, menyebut pembangunan zona integritas tidak cukup dimaknai sebagai pemenuhan indikator administratif. Menurutnya, inti dari reformasi birokrasi berada pada kemampuan institusi membangun budaya pelayanan yang bersih dan profesional.
Ia mengatakan UB saat ini berupaya memperkuat dua sektor utama, yakni transformasi tata kelola birokrasi serta pembenahan budaya kerja internal.
“Yang kita kerjakan bukan hanya perubahan tata kelola pelayanan agar lebih prima dan birokrasi lebih bersih, tetapi juga transformasi budaya kerja. Kata kunci pembangunan zona integritas itu integritas dan kompetensi,” katanya.
Ngesti menilai isu integritas menjadi persoalan krusial di perguruan tinggi karena berkaitan langsung dengan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Karena itu, budaya antikorupsi disebut harus dibangun tidak hanya di level pimpinan, tetapi hingga aktivitas keseharian aparatur kampus.
Menurutnya, reformasi birokrasi kampus saat ini juga dituntut menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat. Konsep kampus berdampak, kata dia, tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan publik yang diberikan perguruan tinggi.
“Harapannya dengan transformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas ini, UB mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam forum evaluasi tersebut, UB juga memaparkan sejumlah langkah integrasi pelayanan publik yang telah dilakukan. Kampus kini memiliki unit layanan terpadu dan pusat layanan terpadu untuk mempercepat layanan administratif kepada masyarakat dan sivitas akademika.
Selain itu, seluruh fakultas di UB disebut telah menjalankan pembangunan zona integritas. Salah satu yang menjadi perhatian ialah Fakultas Teknologi Pertanian dan Agroindustri Bisnis yang berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB.
“Status WBBM itu tetap melekat meskipun nomenklatur fakultas berubah. Dan unit-unit lain insyaallah terus berkomitmen menyusul menuju wilayah bebas dari korupsi,” tutur Ngesti.
Rektor UB Prof. Widodo menambahkan, reformasi birokrasi kampus tidak dapat berjalan efektif apabila aparatur masih mempertahankan pola pikir lama dalam pelayanan publik. Ia menilai kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama menghadapi perkembangan zaman.
“Kita ingin mengajak semua untuk transform. Tata kelola birokrasi harus adaptif mengikuti perkembangan zaman. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana transform mindset untuk bisa melayani dengan baik dan melayani dengan bersih,” katanya.
Widodo menegaskan perubahan pola pikir harus diwujudkan dalam praktik pelayanan sehari-hari agar tidak berhenti sebatas slogan kelembagaan.
“Transform mindset itu harus terimplementasi sehari-hari sehingga menjadi budaya pelayanan yang baik dan bersih,” pungkasnya.
