VOICEOFJATIM – Polemik tempat hiburan malam The Souls di kawasan Blimbing seperti tak pernah benar-benar padam. Baru saja suasana Ramadan dan Lebaran berlalu, tempat ini kembali “hidup”, beroperasi sekaligus gencar berpromosi, meski isu soal izin yang belum lengkap masih menggantung di udara.
Aktivitas tersebut tidak hanya terlihat dari operasional di lapangan, tetapi juga dari jejak digitalnya. Dalam beberapa waktu terakhir, akun media sosial The Souls terpantau aktif kembali. Unggahan promosi baru bermunculan di platform seperti Instagram dan TikTok, memperlihatkan geliat operasional yang sudah berjalan dan menyasar publik secara luas.
Bukan rahasia lagi, nama The Souls sebelumnya sudah beberapa kali jadi bahan omongan. Dari soal legalitas hingga dampaknya terhadap lingkungan sekitar, semuanya sempat mencuat. Kini, alih-alih mereda, cerita lama justru seperti diputar ulang dengan intensitas yang bahkan terasa lebih terbuka.
Yang membuat situasi makin sensitif, lokasi hiburan malam ini berdempetan dengan Sekolah Al-Kautsar. Di satu sisi ada dunia pendidikan yang menanamkan nilai, di sisi lain ada aktivitas hiburan malam yang ritmenya jelas berbeda. Kombinasi ini tentu memantik tanda tanya besar.
Pihak sekolah pun sebenarnya tidak tinggal diam. Melalui Badan Standarisasi Pengelolaan Pendidikan (BSPP) Sekolah Akhlak Pelita Hidayah, mereka sudah melayangkan permohonan audiensi ke DPRD Kota Malang sejak 5 Februari 2026. Mereka menegaskan bahwa yang diharapkan bukan sekadar mencari titik kompromi, melainkan penegakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR.
Namun hingga kini, ruang dialog itu belum juga terbuka.
“Informasinya sampai hari ini belum ada jadwal hearing. Sampai saat ini belum ada WA yang mengabarkan jadwal agenda hearing. Kami sangat menunggu, karena kami belum tahu seperti apa. Kami berharap bisa bertemu dewan,” ujar Humas BSPP, Safiudin, S.Pd.
Kondisi ini membuat pihak sekolah seolah berada di posisi menunggu tanpa kepastian. Di sisi lain, aktivitas hiburan malam tersebut justru terus berjalan, bahkan diperkuat dengan promosi aktif di media sosial.
Di sisi lain, respons dari DPRD Kota Malang terbilang singkat. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita hanya menyampaikan, “Injih saya cek kembali.”
Jawaban itu mungkin terdengar normatif, tapi di tengah situasi yang terus bergulir, publik tentu berharap lebih dari sekadar “cek kembali”. Terlebih, isu ini menyangkut dua kepentingan besar: penegakan aturan dan perlindungan lingkungan pendidikan.
