BANYUWANGI, VOICEOFJATIM.COM – Rencana peluncuran kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang awalnya dijadwalkan pada 16 Juni 2025 dipastikan tertunda. Meski begitu, Komisi D DPRD Jawa Timur menegaskan tetap mendukung penuh realisasi moda transportasi laut ini sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyebut keberadaan kapal cepat tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat mobilitas warga Jawa Timur dan Bali, baik untuk kepentingan ekonomi, wisata, maupun pelayanan publik.
“Secara prinsip, kami Komisi D tetap mendukung capaian transportasi, baik darat, laut, maupun udara yang menghubungkan Jatim ke provinsi lain,” ujar Abdul Halim, Sabtu (14/6/2025).
Namun, Halim juga menyoroti belum adanya komunikasi yang jelas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Denpasar maupun operator swasta terkait operasional kapal cepat tersebut.
“Kami kira tidak mungkin Pemprov Jatim belum melakukan komunikasi. Pasti ada sesuatu yang perlu diluruskan, perlu di-clear-kan. Maka, duduk bersama adalah solusi yang kami dorong,” tegas politisi Fraksi Gerindra tersebut.
Ia menekankan bahwa kapal cepat ini menawarkan efisiensi signifikan. Perjalanan laut dari Pelabuhan Boom Marina Banyuwangi ke Pelabuhan Serangan, Sanur, Denpasar, hanya memakan waktu sekitar 2,5 hingga 3 jam. Durasi ini jauh lebih singkat dibanding jalur darat melalui Ketapang–Gilimanuk yang bisa memakan waktu hingga 7 jam.
“Adanya kapal cepat ini akan sangat membantu mobilitas masyarakat dan wisatawan. Maka, sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkot Denpasar, dan pihak operator mutlak diperlukan agar peluncurannya tidak kembali tertunda,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, membenarkan bahwa keterlambatan peluncuran disebabkan oleh proses persiapan yang belum rampung dari pihak Pemerintah Kota Denpasar.
“Masih prepare di Pemkot Denpasarnya, menyiapkan semuanya,” ungkap Nyono.
Jika pengoperasian kapal cepat ini berjalan lancar, maka jalur laut antara Jawa Timur dan Bali bisa menjadi alternatif baru yang efisien dan berpotensi meningkatkan pergerakan wisatawan kedua daerah.
