VOICEOFJATIM – Universitas Brawijaya (UB) memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan mendorong enam unit kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya tersebut dibahas dalam Workshop Strategi Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Reformasi Birokrasi Berdampak, Kamis (3/9/2026).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, mengatakan UB termasuk salah satu perguruan tinggi yang mulai serius membangun ZI di lingkungan kampus.
Menurutnya, KemenPANRB menyambut positif inisiatif UB, terlebih kampus tersebut telah memiliki satu unit yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan kini mengusulkan enam unit lainnya untuk memperoleh predikat WBK.
“Kami sangat menyambut gembira dengan komitmen UB, dengan adanya inisiatif dan juga antusiasme dari Universitas Brawijaya di dalam membangun Zona Integritas di lingkungan perguruan tinggi. Ini termasuk dari sedikit perguruan tinggi kita yang sudah mulai membangun Zona Integritas,” kata Erwan.
Ia menegaskan, pembangunan ZI tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi harus berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan, khususnya kepada mahasiswa.
“Fokus utama dari pengembangan WBK maupun WBBM ini adalah kepada pelayanan, terutama kepada para mahasiswa,” ujarnya.
Erwan juga mengaitkan penguatan ZI dengan pentingnya membangun budaya antigratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Menurut dia, pemahaman mengenai integritas perlu diperkuat agar mahasiswa maupun dosen memiliki pemahaman yang sama mengenai praktik-praktik yang tidak dibenarkan.
“Harapannya dengan adanya WBK di UB, pelayanan kepada mahasiswa betul-betul menjadi lebih baik dan mengedepankan value atau nilai-nilai integritas. Tidak ada lagi praktik gratifikasi,” tegasnya.
Selain memperbaiki layanan internal, Erwan melihat kampus sebagai ruang pembelajaran nyata mengenai integritas. Dengan jumlah mahasiswa UB yang mencapai sekitar 70.000 orang, pengalaman mereka selama memperoleh layanan di kampus dinilai dapat membentuk perilaku ketika kelak masuk ke dunia kerja.
“Integritas tidak hanya diajarkan, tidak hanya dipelajari di dalam teori-teori, tetapi betul-betul dilaksanakan dan itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kebiasaan kecil kalau diulang-ulang akan menjadi sesuatu yang berdampak sangat tinggi,” katanya.
Ia menilai pengalaman mahasiswa mendapatkan pelayanan yang transparan dan berintegritas dapat membentuk mereka menjadi agen integritas setelah lulus, baik ketika bekerja di birokrasi maupun sektor swasta.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dinilai Erwan bukan sebagai hambatan bagi reformasi birokrasi. Justru, digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi proses bisnis dan pengawasan.
“Dengan adanya teknologi digital itu jadi peluang bagi kami untuk membuat reformasi birokrasi makin bisa diobservasi,” ujarnya.
Erwan juga menyoroti penerapan pendekatan human-centric dalam berbagai unit yang memaparkan program pembangunan ZI di UB. Salah satu indikator yang dilihat adalah adanya perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan mahasiswa, termasuk penurunan jumlah mahasiswa yang mengalami drop out dan meningkatnya kepuasan terhadap layanan.
“Dengan adanya ZI, WBK, dan WBBM, pelayanan publik menjadi lebih baik karena semuanya punya kesadaran untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa,” jelasnya.
Menurut Erwan, aspirasi mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan ZI. Survei kepuasan pelayanan publik menjadi salah satu bukti yang harus ditunjukkan sebelum sebuah unit diusulkan memperoleh predikat WBK maupun WBBM.
“Bukan sebaliknya, setelah WBK WBBM baru disurvei, tetapi sebelum pengajuan saja dia harus menunjukkan bukti bahwa sudah melakukan perbaikan. Salah satunya tingkat kepuasan pelayanan publiknya itu baik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., mengatakan pengusulan enam unit kerja untuk predikat WBK merupakan hasil dari proses pembangunan ZI yang telah dimulai sejak 2023.
Pihaknya menyebut enam unit yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK tersebut yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Komputer (Filkom), Fakultas Peternakan (Fapet), Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika (FSTeM), Sekolah Pascasarjana, serta Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kediri.
Ia menjelaskan, pencanangan ZI dilakukan UB secara bersama-sama pada 2023. Setelah berjalan sekitar tiga tahun, berbagai pembenahan dilakukan pada sejumlah aspek, mulai dari tata kelola sumber daya manusia, tata laksana, akuntabilitas, pengawasan hingga pelayanan publik.
“Ini buah yang ditanam sejak tahun 2023, di mana pencanangan Zona Integritas itu dilakukan UB secara bersama-sama di tahun 2023. Tiga tahun setelah itu tentu ada berbagai perbaikan, baik di bidang tata kelola SDM, tata kelola tatalaksana, akuntabilitas, pengawasan, maupun pelayanan publiknya,” kata Ngesti.
Menurutnya, penguatan ZI tersebut menjadi komitmen bersama seluruh civitas akademika UB. Pelaksanaannya mengacu pada nilai-nilai reformasi birokrasi yang telah diberikan Kementerian PANRB.
“Nah, ini tentu saja menjadi komitmen bersama di seluruh civitas akademika di Universitas Brawijaya. Tentu saja dengan value dan nilai-nilai yang sudah diberikan oleh KemenPANRB, kami melaksanakan di Universitas Brawijaya,” pungkasnya.
