VOJ – Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Riyad, menggelar ujian terbuka yang digelar pada 27 Februari 2025 dengan disertasi berjudul “Rekonstruksi Model Kelembagaan Yang Responsif Berbasis Keadilan Sosial dan Kearifan Lingkungan Masyarakat Hukum Adat.”
Studi ini menyoroti ketimpangan dalam tata kelola ekowisata Taman Laut Nasional Bunaken yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat adat.
Dalam ujian terbuka yang berlangsung di Fakultas Hukum UB, Riyad diuji oleh Prof. Dr. Rachmad Safa’at yang juga bertindak sebagai promotor, serta para penguji lainnya yakni Prof. Dr. Sudarsono, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Dr. Istislam, Prof. Dr. Imam Koeswahyono, dan Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan dari Universitas Udayana.
Ketua Dewan Penguji, Rachmad Safa’at, menilai isu yang diangkat dalam penelitian ini sangat strategis dan berdampak luas secara nasional. “Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara dengan keindahan alam terbaik di dunia, tapi masyarakat adat di kawasan wisata justru banyak yang tersingkir. Seharusnya, mereka mendapatkan manfaat ekonomi, bukan malah terpinggirkan,” ujarnya.
Riyad dalam pemaparannya menjelaskan bahwa tata kelola ekowisata di Bunaken saat ini masih terfokus pada konservasi, sehingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat seperti suku Sangir, Borgo, dan Bajo. “Ada ego sektoral antara kementerian yang membuat tata kelola tidak inklusif. Kementerian Lingkungan Hidup lebih dominan dalam mengelola Bunaken, sementara pemerintah daerah dan masyarakat adat kurang mendapat peran,” kata Riyad.
Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan taman nasional di Indonesia.
