VOICEOFJATIM – Malang sedang berdiri di persimpangan citra. Di satu sisi, ia dibanggakan sebagai kota pendidikan dengan puluhan kampus dan ratusan ribu pelajar. Di sisi lain, ruang digital justru makin ramai dengan cerita tentang gemerlap hiburan malam. Pertanyaannya menjadi tajam: Malang mau dikenal karena ruang kelasnya atau lampu temaramnya?
Kritik itu dilontarkan Maulina Pia Wulandari, pelajar komunikasi dari dalam sebuah diskusi publik bertajuk Malang Kehilangan Arah Kota Ketika Pendidikan dan Budaya Tergeser oleh Industri Hiburan Malam di Universitas Widyagama Malang.
Bagi Maulina, polemik menjamurnya tempat hiburan malam tidak dihadiri urusan ekonomi atau selera gaya hidup anak muda. Ada persoalan yang lebih dalam dan lebih sunyi, yakni krisis narasi. Kota ini, katanya, sedang dipertarukan lewat cara ia diceritakan.
“Memilih kata itu bukan hal sepele. Cara kita membingkai kota akan membentuk kesadaran bersama. Kalau yang terus mengemuka adalah narasi hiburan malam, maka identitas sebagai kota pendidikan bisa memudar,” ujarnya.
Ia menyoroti bagaimana Malang direpresentasikan di media sosial dan ruang digital. Di era ketika algoritma lebih cepat membentuk opini ketimbang kebijakan, citra kota bisa bergeser tanpa terasa. Jika yang viral adalah aktivitas malam, maka perlahan publik akan mengasosiasikan Malang dengan itu, bukan lagi dengan tradisi akademiknya.
Menurut Maulina, kota tidak hanya dibangun lewat beton, jalan raya, dan izin investasi. Kota juga dibangun lewat wacana. Ketika percakapan publik lebih sering menautkan Malang dengan hiburan malam, maka identitas intelektual yang selama ini melekat bisa terdesak ke pinggir.
Ia tidak menutup mata bahwa generasi muda hari ini hidup dalam arus globalisasi dan budaya urban yang berbeda jauh dari dua dekade lalu. Media sosial, budaya populer, dan gaya hidup instan menjadi bagian keseharian mahasiswa. Namun ia mengingatkan agar kritik tidak berhenti pada perilaku individu.
“Kita harus melihat ekosistemnya. Ruang hiburan muncul karena ada pasar. Pertanyaannya, apakah regulasi dan komunikasi kebijakan sudah cukup kuat untuk menjaga keseimbangan?” katanya.
Sebagai kota yang tiap tahun menerima ribuan mahasiswa baru, Malang seharusnya menempatkan pendidikan sebagai kompas utama. Tata ruang, perizinan, hingga pengawasan, menurutnya, perlu dikaji dengan sudut pandang menjaga karakter kota.
Maulina bahkan menyebut polemik ini lebih tepat dibaca sebagai problem komunikasi pembangunan. Visi kota sering kali terdengar indah dalam dokumen resmi dan baliho, tetapi tidak selalu sinkron dengan praktik di lapangan maupun narasi yang beredar di publik.
“Branding kota bukan sekadar slogan. Ia harus selaras antara kebijakan, praktik, dan pesan yang disampaikan ke masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan media agar tidak terjebak pada sensasi. Isu hiburan malam memang mudah menarik perhatian, tetapi pemberitaan yang timpang berisiko memperkeruh suasana. Kritik, menurutnya, harus diarahkan pada sistem dan kebijakan, bukan pada stigma atau serangan personal.
Dalam paparannya, Maulina menekankan pentingnya riset sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Diskusi publik tidak boleh berhenti pada perdebatan wacana, tetapi harus melahirkan langkah konkret yang terukur.
Di tengah polemik, ia melihat Malang masih memiliki modal sosial yang kuat. Puluhan perguruan tinggi, komunitas kreatif, serta ekosistem akademik yang hidup adalah fondasi yang tidak mudah runtuh.
“Kita tidak sedang menghakimi siapa pun. Kita hanya mengingatkan bahwa kota pendidikan harus dijaga martabatnya. Industri boleh tumbuh, tetapi karakter kota tetap harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Kini, pilihan ada di tangan para pemangku kebijakan dan masyarakatnya. Malang bisa tetap berdiri sebagai kota buku dan gagasan, atau membiarkan narasi lain lebih dominan membentuk wajahnya di mata publik. Di era ketika citra bergerak secepat unggahan, siapa yang menguasai cerita, dialah yang menentukan arah kota.
