VOICEOFJATIM – Pemerintah Kota Malang menunjukkan keseriusan dalam membuka akses pendidikan seluas-luasnya, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menandatangani kesepakatan peminjaman Barang Milik Daerah (BMD) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, lahan seluas 1.027 meter persegi beserta bangunan seluas 2.293 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Tlogowaru akan dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Program ini digagas pemerintah pusat untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin atau sangat miskin mendapatkan pendidikan tanpa biaya, serta pelatihan keterampilan agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Semua anak bangsa berhak mendapat pendidikan yang layak. Pemerintah Kota Malang tidak ingin ada satu pun anak yang tertinggal hanya karena masalah ekonomi. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan belajar dan berkembang,” kata Wali Kota Wahyu Hidayat usai acara penandatanganan.
Wahyu menekankan, tanah dan bangunan yang dipinjamkan bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi wujud nyata kepedulian daerah terhadap masa depan generasi muda, sekaligus bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial.
Ia menargetkan program ini bisa segera berjalan. “Kami berharap Sekolah Rakyat di Kota Malang dapat menjadi contoh bagi kota dan kabupaten lain. Jika tak ada kendala, kami menargetkan pelaksanaannya dimulai pada 14 Juli mendatang,” ungkap Wahyu.
Pria yang kerap disapa Pak Mbois itu memastikan seluruh persiapan sudah matang, mulai dari sarana, tenaga pendidik, hingga para calon siswa.
“Kota Malang siap seratus persen. Fasilitas, guru, kepala sekolah, sampai murid, semua sudah siap. Menteri Sosial pun mengapresiasi kesiapan kami, dan ini harus terus kita kawal bersama agar berjalan lancar,” ujar Wahyu menegaskan.
Sebagai catatan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional di bidang kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan mengurangi angka putus sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan.
