VOJ – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah dihadapkan pada dua persoalan krusial yang terus menjadi sorotan, yakni banjir dan kemacetan. Tahun ini, Pemkot mendapatkan bantuan Rp32 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani banjir di sejumlah titik rawan, terutama kawasan Soekarno Hatta (Suhat). Namun, di sisi lain, kemacetan yang semakin parah juga menjadi perhatian, terutama setelah disinggung dalam sertijab Wali Kota Malang.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu prioritas utama di masa kepemimpinannya.
“Itu memang prioritas kita, proses ini sudah kita lakukan tahun kemarin. Alhamdulillah di tahun 2025 ini kita sudah mendapat bantuan dari provinsi,” kata Wahyu.
Kendati demikian, anggaran Rp32 miliar ini dinilai belum cukup untuk benar-benar menyelesaikan persoalan banjir di Kota Malang. Pemkot berencana mengoptimalkan dana tersebut dengan tahapan strategis dan pendampingan dari APBD. Targetnya, pengerjaan fisik proyek ini akan dimulai setelah Lebaran, dengan estimasi waktu sekitar tiga minggu.
Namun, sejumlah warga mempertanyakan efektivitas proyek ini. Mengingat Suhat merupakan titik langganan banjir, banyak yang khawatir dana tersebut hanya akan mengurangi dampak sementara, bukan menyelesaikan masalah hingga ke akar.
Selain banjir, kemacetan di Kota Malang juga menjadi sorotan, terutama setelah Wakil Gubernur Jawa Timur menyinggung hal ini dalam sertijab Wali Kota Malang. Beberapa titik seperti exit tol dan area parkir menjadi masalah yang belum tertata dengan baik.
Menanggapi hal ini, Wahyu Hidayat menyatakan bahwa Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem lalu lintas dan pengelolaan parkir. Namun, ia juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah, sehingga sinergi dengan Pemprov Jatim sangat diperlukan.
“Pak Wagub menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat dibatasi pada anggaran kita saja, jadi kita akan bekerja sama dengan provinsi,” ujar Wahyu.
Selain mencari solusi kemacetan, Pemkot juga memastikan bahwa program infrastruktur yang dijalankan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, agar tidak membebani APBD tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan dua permasalahan utama ini, Pemkot Malang menghadapi tantangan besar. Apakah dana Rp32 miliar cukup untuk mengatasi banjir secara berkelanjutan? Dan sejauh mana evaluasi lalu lintas mampu mengurai kemacetan yang semakin parah? Warga Malang tentu berharap kebijakan yang diambil benar-benar solutif dan bukan sekadar proyek sementara.
