VOICEOFJATIM – Persaingan politik tidak selalu harus berujung pada adu kepentingan. Di Kota Malang, para pimpinan partai politik justru memilih duduk satu meja untuk membicarakan persoalan kota yang menjadi tanggung jawab bersama.
Forum bertajuk “Malang Satu Meja” itu digelar di kawasan Latar Ijen, Kamis (10/9/2026) malam. Pertemuan tersebut mempertemukan pimpinan sejumlah partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kota Malang.
Pertemuan ini digagas Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, S.M. Suasananya jauh dari format rapat politik yang formal. Para ketua partai berbincang dalam suasana santai, namun pembahasannya menyentuh sejumlah persoalan dan arah pembangunan Kota Malang.
Sejumlah pimpinan partai hadir dalam pertemuan perdana tersebut. Mereka yakni Djoko Prihatin dari Golkar, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dari PDI Perjuangan, Rimzah yang mewakili Gerindra, Eko Hadi Purnomo dari PAN, Hj. Hikmah Bafaqih dari PKB, Dedi Sumanto dari PSI, Moh. Syaiful Ali Fatah dari PKS serta Dr. Sayudi dari NasDem.
Partai Demokrat sebelumnya juga telah berkomunikasi dan menyatakan kesediaannya hadir. Namun, karena adanya agenda mendadak, perwakilan Demokrat tidak dapat mengikuti pertemuan tersebut.
Djoko mengatakan forum tersebut sengaja dibuat informal. Ia ingin komunikasi antarpimpinan partai tidak hanya berlangsung di ruang sidang DPRD atau melalui agenda resmi kelembagaan.
“Ini adalah perdana yang kita lakukan. Semoga akan lebih intens lagi dan terjadwal, sehingga ngobrol masalah Kota Malang seperti ini tidak harus di gedung DPRD. Di kafe atau di mana saja bisa, sambil ngopi kan asik,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, obrolan di luar forum resmi dapat menjadi ruang untuk saling bertukar pandangan sebelum persoalan dibawa ke pembahasan kelembagaan.
Sejumlah pekerjaan rumah Kota Malang dapat dibicarakan lebih awal, kemudian menjadi bahan ketika masuk dalam agenda resmi DPRD.
“Persoalan atau pekerjaan rumah kita semua akhirnya bisa diulas dan sebagai bahan acuan dalam forum resmi nantinya. Ya minimal buat bahan lah, kita ngobrol dulu dengan santai,” katanya.
Pertemuan lintas partai tersebut juga menjadi gambaran bahwa perbedaan posisi politik tidak otomatis menutup pintu komunikasi. Masing-masing partai tetap memiliki kepentingan dan garis politik sendiri, tetapi ada sejumlah agenda kota yang membutuhkan pembicaraan lintas kekuatan politik.
Djoko berharap “Malang Satu Meja” tidak berhenti pada pertemuan perdana. Ia menginginkan forum tersebut digelar secara lebih intens dan memiliki jadwal yang jelas.
Ruang komunikasi itu bahkan tidak menutup kemungkinan diperluas dengan melibatkan jajaran Pemerintah Kota Malang.
“Ya nanti mungkin ada agenda dengan Wali Kota Malang, dengan Wakil Wali Kota dan lainnya,” imbuhnya.
Jika komunikasi tersebut berlanjut, forum “Malang Satu Meja” dapat menjadi ruang awal untuk mempertemukan berbagai pandangan politik sebelum masuk ke proses pembahasan dan pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan.
Pertemuan itu juga menunjukkan bahwa dinamika politik lokal tidak melulu soal kontestasi. Ada ruang yang bisa dipakai untuk mempertemukan kepentingan ketika isu yang dibahas menyangkut pembangunan dan persoalan warga Kota Malang.
Perbedaan warna partai tetap ada. Rivalitas politik pun tidak serta-merta hilang. Namun, satu meja telah mempertemukan mereka dalam percakapan yang sama tentang Kota Malang.
