VOICEOFJATIM – Persoalan banjir, kondisi plengsengan, hingga belum tuntasnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada sejumlah perumahan lama menjadi persoalan yang paling banyak disuarakan warga Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang. Berbagai persoalan itu mengemuka dalam forum serap aspirasi yang digelar Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang sekaligus Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Djoko Prihatin, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Drs. R. Dandung Julhardjanto, MT.
Djoko Prihatin mengatakan, forum tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat mulai dari ketua RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pelaku UMKM, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, sedikitnya terdapat sekitar 16 perwakilan yang hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
“Teman-teman pengurus, ketua-ketua RW se-Kelurahan Tulusrejo, ada Ketua LPMK, ada BKM, ada UMKM dan lainnya kami undang. Kami bertemu dengan Pak Kadis untuk membicarakan pembangunan wilayah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Djoko.
Ia mengungkapkan, persoalan infrastruktur menjadi keluhan yang paling dominan. Selain penanganan plengsengan dan banjir, warga juga menyoroti penyelesaian status PSU di sejumlah kawasan perumahan yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah.
“Ada persoalan plengsengan, kemudian banjir, lalu juga PSU. Di Tulusrejo masih banyak perumahan-perumahan lama yang penyerahan PSU-nya belum seratus persen. Tadi Pak Kadis menjelaskan tahapan-tahapannya sehingga warga merasa senang karena mendapatkan kepastian mengenai proses penyelesaiannya,” katanya.
Djoko menilai, persoalan tersebut tidak seluruhnya harus dibawa ke pembahasan legislatif. Menurutnya, sebagian besar dapat diselesaikan melalui koordinasi langsung dengan organisasi perangkat daerah yang berwenang.
“Saya rasa secara teknis tidak perlu ke dewan karena kita langsung berkomunikasi dengan Pak Kadis. Langsung bisa diselesaikan dalam tahapan berikutnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Drs. R. Dandung Julhardjanto, MT, menilai forum dialog bersama masyarakat memiliki peran penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bagian dari proses perencanaan yang akan ditindaklanjuti pemerintah.
“Forum ini sangat strategis. Bukan hanya agenda yang harus dilaksanakan oleh anggota dewan, tetapi menjadi forum untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan ditindaklanjuti kepada pemerintah, baik eksekutif maupun melalui forum legislatif,” ujarnya.
Menurut Dandung, pembangunan daerah tidak hanya disusun melalui kebijakan dari pemerintah, tetapi juga harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Karena itu, forum serap aspirasi menjadi bagian penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan Kota Malang.
“Proses penyusunan perencanaan pembangunan itu bisa dilakukan secara top-down maupun bottom-up. Nah, forum seperti ini merupakan bagian dari proses perencanaan berbasis bottom-up, yakni usulan dan aspirasi yang datang langsung dari masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan warga Tulusrejo karena memberikan gambaran mengenai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama berkaitan dengan infrastruktur lingkungan dan penyelesaian PSU pada kawasan perumahan lama.
