VOICEOFJATIM – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, Jombang meraih skor 4,69 dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025 dengan predikat A atau Pelayanan Prima.
Nilai tersebut menempatkan Jombang di posisi ketiga terbaik dari 415 kabupaten di Indonesia. Tak hanya itu, capaian ini juga menjadikan Jombang sebagai kabupaten dengan skor IPP tertinggi di Jawa Timur.
Keberhasilan tersebut lahir dari percepatan reformasi birokrasi yang dikawal langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi. Sosok yang kerap dijuluki bapak inovasi digital warsubi ini dikenal konsisten mendorong transformasi layanan publik berbasis teknologi, dengan fokus pada efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses masyarakat.
Di tingkat nasional, Jombang bersanding dengan daerah berkinerja unggul seperti Sumedang, Sleman, dan Batang. Skor 4,69 menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik di Jombang mampu bersaing di jajaran teratas.
Bupati Warsubi menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Jombang kembali berada di tiga tertinggi nasional. Ini adalah hasil dari kerja kolaboratif dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih ramah bagi masyarakat.”
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi momentum untuk peningkatan berkelanjutan.
“Capaian ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat standar layanan, meningkatkan kualitas SDM, serta memperluas inovasi.”
Dalam kesempatan lain, ia kembali menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi.
“Alhamdulillah, Jombang kembali di posisi tiga tertinggi nasional. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan komitmen kita untuk memangkas birokrasi yang dulu berbelit menjadi layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi warga.”
Sejumlah inovasi digital menjadi pengungkit utama peningkatan skor IPP 2025. Salah satunya SI-LAJANG (Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Jombang) yang memungkinkan pelacakan sampel secara daring, sistem pembayaran lebih akuntabel, serta penerbitan Laporan Hasil Uji yang lebih tepat waktu. Program ini bahkan masuk finalis inovasi tingkat provinsi.
Selain itu, digitalisasi pajak daerah dilakukan melalui distribusi SPPT PBB-P2 elektronik via aplikasi Pasti Bayar. Mekanisme ini mempermudah pencetakan dokumen hingga tingkat desa dan diperkuat program jemput bola “Layar Jebol” untuk membantu masyarakat dalam proses pembayaran.
Di sektor kesehatan, Pemkab Jombang mengimplementasikan pilot project Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) guna mempercepat perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara terintegrasi dan transparan.
Tak berhenti di situ, Jombang juga meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2025 dengan predikat “Sangat Inovatif”. Pengakuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dengan raihan ini, Pemkab Jombang memastikan standar Pelayanan Prima akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Transformasi digital yang dipelopori bapak inovasi digital warsubi menjadi fondasi utama dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Leave feedback about this