MALANG, VOICEOFJATIM.COM – Gagasan pengoperasian angkutan pengumpan (feeder) untuk mendukung layanan Bus TransJatim di kawasan Malang Raya mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Malang. Wacana ini dinilai sebagai solusi konkret untuk memperbaiki sistem transportasi dan mengurai kemacetan yang masih jadi persoalan utama kota.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah merancang sistem feeder dengan memanfaatkan angkutan kota (angkot) yang selama ini sudah beroperasi. “Konsepnya menggunakan angkot yang ada. Ini sedang disiapkan, dan kami tentu mendukung penuh karena bisa jadi jawaban atas masalah transportasi,” ujarnya.
Amithya menegaskan, pengembangan koridor Bus TransJatim memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, peran Pemkot Malang tetap penting dalam menyiapkan sarana pendukung, salah satunya adalah penyediaan feeder. “Pemkot tidak membuka koridor baru, tapi menyiapkan feeder berbasis armada yang sudah eksis, yaitu angkot,” lanjutnya.
Melihat pentingnya peran feeder ini, DPRD Kota Malang mendorong pemerintah kota segera menyusun regulasi yang mengatur operasional angkutan pengumpan tersebut. Menurut Amithya, kejelasan payung hukum akan menjadi landasan pelaksanaan di lapangan sekaligus menjamin adanya manfaat langsung bagi para sopir angkot.
“Kami tidak ingin program ini justru menyusahkan. Harus ada regulasi yang bisa memberi dampak positif, terutama untuk kesejahteraan sopir angkot. Itu penting,” tegasnya.
Lebih dari sekadar mendukung TransJatim, kehadiran feeder dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas. Apalagi Kota Malang yang dikenal sebagai kota pelajar menjadi magnet bagi ribuan mahasiswa dari berbagai daerah setiap tahunnya.
“Kalau masyarakat bisa beralih ke transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, tentu jumlah kendaraan pribadi bisa ditekan, dan itu akan sangat membantu mengurangi kemacetan,” ucap Amithya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa efektivitas feeder akan bergantung pada strategi perencanaan, terutama soal titik pemberhentian. Lokasi yang dipilih haruslah berada di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
“Titik-titik berhenti harus tepat. Idealnya berada di lokasi yang biasa jadi tempat kumpul masyarakat, supaya lebih mudah diakses,” pungkasnya.
