VOJ – Ketegangan di Jalur Gaza semakin meningkat setelah Israel dituding menghalangi bantuan kemanusiaan yang seharusnya masuk ke wilayah tersebut selama bulan Ramadan. Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai organisasi internasional, yang menilai tindakan tersebut memperburuk kondisi warga Palestina yang sudah terjebak dalam krisis kemanusiaan akibat perang berkepanjangan.
Menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), konvoi bantuan yang membawa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya tertahan di perbatasan Rafah dan Kerem Shalom. Blokade ini semakin memperburuk situasi di Gaza, di mana lebih dari 2 juta warga Palestina sangat bergantung pada bantuan internasional untuk bertahan hidup.
“Kami sangat prihatin dengan situasi ini. Ribuan warga, termasuk anak-anak dan lansia, kini menghadapi ancaman kelaparan karena bantuan tidak bisa masuk,” kata Martin Griffiths, Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, dalam konferensi pers pada Rabu (6/3/25).
Organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional dan World Food Programme (WFP) juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kebijakan Israel ini. Mereka menegaskan bahwa akses kemanusiaan adalah hak dasar yang harus dipenuhi, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung.
Otoritas Palestina mengutuk kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai “taktik penghukuman kolektif” terhadap warga Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Palestina, Ahmad Deek, menyatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan hukum internasional dan nilai kemanusiaan.
“Israel harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina. Pemblokiran bantuan selama Ramadan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” ujar Deek dalam pernyataannya.
Sementara itu, pemerintah Israel berdalih bahwa langkah ini dilakukan untuk alasan keamanan, mengklaim bahwa bantuan kemanusiaan dapat dimanfaatkan oleh kelompok militan Hamas untuk kepentingan militer.
“Keamanan Israel tetap menjadi prioritas utama kami. Setiap pengiriman bantuan harus melalui pemeriksaan ketat guna mencegah penyelundupan senjata,” kata juru bicara militer Israel, Daniel Hagari.
Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Turki, mendesak Israel untuk segera mencabut pembatasan tersebut dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan. Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, juga menyerukan agar semua pihak menghormati hukum humaniter internasional.
“Mencegah bantuan masuk ke wilayah yang mengalami krisis kemanusiaan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Kami meminta Israel untuk segera membuka jalur kemanusiaan bagi warga Gaza,” tegas Guterres.
Hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa Israel akan mencabut pembatasan tersebut. Organisasi kemanusiaan terus berupaya menyalurkan bantuan dengan cara lain, termasuk melalui Mesir dan Yordania.
Sementara itu, situasi di Gaza semakin genting. Warga Palestina yang berpuasa di bulan Ramadan kini menghadapi tantangan besar, dengan persediaan makanan yang menipis dan akses kesehatan yang semakin terbatas.
