VOICEOFJATIM – Keresahan orangtua siswa di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menyusul temuan puding stroberi yang tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis, mendapat perhatian dari Ketua Umum DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin. Ia mendorong agar pengelolaan program tersebut segera dievaluasi secara menyeluruh demi menjaga kualitas dan kepercayaan publik.
Insiden itu terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026. Sejumlah wali murid melaporkan adanya belatung di dalam menu puding stroberi yang dibagikan kepada siswa di salah satu SD wilayah Lowokwaru. Informasi awal beredar melalui pesan pribadi antarorangtua, lalu menyebar ke grup WhatsApp.
Seorang wali murid yang meminta identitasnya disamarkan mengaku menerima laporan dari orangtua lain sebelum akhirnya melakukan pengecekan langsung. Temuan tersebut bukan hanya terjadi di satu kelas, melainkan dikeluhkan oleh siswa dari kelas 3 hingga kelas 6. Hal ini memunculkan dugaan bahwa persoalan terjadi pada proses produksi, bukan sekadar kasus tunggal.
Video yang beredar di kalangan wali murid memperlihatkan kondisi puding yang tampak keruh dan terdapat belatung di dalamnya. Dugaan sementara mengarah pada kurang optimalnya pengawasan bahan baku, khususnya buah stroberi yang digunakan.
Pihak sekolah kemudian mengeluarkan imbauan resmi agar puding tersebut tidak dikonsumsi dan diminta untuk dibuang. Langkah cepat itu diambil sebagai bentuk antisipasi agar tidak menimbulkan dampak kesehatan pada siswa.
Sorotan publik pun mengarah pada dapur penyedia MBG, yakni SPPG Tulusrejo 2 yang menjadi mitra sejumlah sekolah di kawasan tersebut. Sejumlah orangtua berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap standar kebersihan dan pengawasan distribusi makanan.
Menanggapi situasi tersebut, Djoko Prihatin menilai insiden ini harus dijadikan momentum perbaikan sistem. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang detail, mulai dari rantai pasok bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Harus ada pembenahan serius. Pengawasan tidak boleh setengah setengah. Semua tahapan, dari bahan baku sampai makanan diterima siswa, wajib dipastikan dalam kondisi baik,” ujarnya.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan sampel terbatas. Sistem kontrol harus berjalan menyeluruh agar tidak ada celah kelalaian.
Djoko juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program tersebut. Ia meminta agar proses penjaringan pegawai dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi.
“Penempatan pegawai harus benar benar mempertimbangkan kemampuan dan komitmen. Ini menyangkut kesehatan anak anak, jadi tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar polemik ini tidak mengaburkan tujuan utama program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut dinilai memiliki manfaat strategis, tidak hanya dalam mendukung pemenuhan gizi siswa, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pergerakan ekonomi pelaku UMKM lokal.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tetap mendukung program pemerintah tersebut, dengan catatan pengelolaannya harus semakin profesional dan akuntabel. Pengawasan, menurutnya, perlu diperkuat, termasuk memastikan margin keuntungan tidak mengorbankan kualitas bahan baku.
“Program ini baik dan perlu kita dukung. Namun pengelolaannya tidak boleh asal asalan. Standar mutu harus dijaga, pengawasan diperketat, dan kualitas bahan baku tidak boleh dikompromikan,” tandasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program berbasis pelayanan publik membutuhkan sistem yang kuat dan pengawasan berkelanjutan. Bagi para orangtua, yang utama adalah kepastian bahwa makanan yang diterima anak anak benar benar aman, sehat, dan layak konsumsi.
