MALANG, VOICEOFJATIM.COM – Fraksi-fraksi di DPRD Kota Malang melontarkan sejumlah kritik dan masukan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Isu ketimpangan ekonomi hingga persoalan lingkungan mendominasi sorotan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (16/6/2025).
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan, menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Malang mengalami kenaikan, tercermin dari naiknya angka gini rasio yang sebelumnya berada di 0,37 pada 2020 menjadi 0,42 di 2024. Menurut Harvard, kondisi ini menunjukkan jurang kesenjangan makin melebar.
“Selain persoalan ekonomi, isu lingkungan juga tak kalah penting. Mulai dari banjir, polusi kendaraan, persoalan sampah, sanitasi, sampai turunnya indeks kualitas lingkungan. Semua butuh penanganan serius dan langkah nyata,” ujar Harvard.
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Ike Kisnawati menyoroti lemahnya akselerasi digital di sektor pemerintahan Kota Malang. Ike menilai, di era digital, data tak lagi sekadar deretan angka, tetapi menjadi modal penting dalam menentukan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
“Kalau data akurat, kebijakan yang lahir akan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Ike.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan daerah. Ia memastikan setiap masukan dari DPRD akan dipertimbangkan dan diakomodasi dalam dokumen perencanaan yang lebih teknis.
“RPJMD ini kan memang berangkat dari visi-misi daerah. Semua masukan akan kami pelajari dan dijadikan pertimbangan,” kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, implementasi RPJMD akan tertuang lebih detail dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD, lanjutnya, menjadi panduan teknis agar target pembangunan selama lima tahun ke depan bisa tercapai, sesuai aspirasi legislatif maupun masyarakat.
“Nanti pelaksanaannya lebih rinci ada di RKPD. Lima tahun jadi target yang kami pasang, tentu langkah-langkah konkret akan kami susun mengacu pada masukan DPRD,” terangnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam RPJMD. Pasalnya, tahun ini menjadi pijakan awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang membentang hingga 25 tahun ke depan.
“Kalau saya pribadi, paling menyoroti soal pembangunan manusia. Karena sekarang kita sedang menyiapkan pijakan untuk RPJPD 25 tahun ke depan. Pembangunan manusia ini harus jadi perhatian serius,” pungkas Amithya.
