VOICEOFJATIM – Perguruan tinggi bukan ruang yang sepenuhnya steril dari potensi penyimpangan. Di balik aktivitas akademik, terdapat berbagai proses administratif dan pengelolaan sumber daya yang memiliki kerentanan terhadap praktik gratifikasi. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses belajar-mengajar, penelitian, publikasi ilmiah, hingga pengadaan barang dan jasa. Celah-celah inilah yang mendorong Universitas Brawijaya (UB) memperkuat pengendalian gratifikasi dengan melibatkan unsur internal kampus dan pihak eksternal.
UB menyadari bahwa pengawasan integritas tidak cukup hanya diarahkan kepada dosen, tenaga kependidikan, maupun pejabat struktural. Pihak yang berinteraksi dengan universitas, termasuk mahasiswa dan penyedia barang dan jasa, juga memiliki peran dalam mencegah terbentuknya hubungan transaksional yang dapat memengaruhi objektivitas pelayanan dan pengambilan keputusan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam sosialisasi pengendalian gratifikasi internal dan stakeholder di lingkungan UB. Langkah ini merupakan bagian dari kerja sama UB dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN).
Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UB Prof. Dr. Aulia Fuad Rahman, S.E., M.Si., Ak., menjelaskan bahwa program PIEPTN menempatkan integritas sebagai persoalan ekosistem, bukan semata-mata tanggung jawab individu yang bekerja di dalam institusi pendidikan tinggi.
Terdapat 12 area yang menjadi penekanan dalam program tersebut. Sejumlah area yang disorot meliputi penerimaan mahasiswa baru, proses belajar-mengajar, penelitian, publikasi, serta pengadaan barang dan jasa.
Banyaknya area yang menjadi perhatian menunjukkan bahwa potensi kerentanan dapat muncul dalam berbagai lini pengelolaan perguruan tinggi. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak awal melalui pemahaman bersama mengenai batasan gratifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan.
“Penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan semua pihak,” tegas Aulia.
Dalam sosialisasi tersebut, UB secara khusus menyasar mahasiswa dan penyedia barang dan jasa. Mahasiswa merupakan bagian dari ekosistem akademik yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kampus. Sementara penyedia barang dan jasa memiliki hubungan dengan universitas dalam proses pengadaan yang juga membutuhkan pengawasan ketat.
Keterlibatan penyedia menjadi penting karena potensi gratifikasi tidak hanya berkaitan dengan pihak yang menerima pemberian, tetapi juga pihak yang memberikan. Dalam hubungan pengadaan, misalnya, pemberian sesuatu di luar ketentuan berpotensi menciptakan konflik kepentingan, memengaruhi objektivitas proses tender, hingga menggeser pertimbangan kualitas barang dan jasa.
Aulia menyebut, UB ingin membangun pemahaman yang sama agar seluruh pihak tidak lagi menganggap pemberian yang berpotensi melanggar aturan sebagai bagian dari kebiasaan dalam hubungan kerja maupun pelayanan.
“Targetnya kita sama-sama memahami apa itu gratifikasi. Kemudian, bersama-sama mencegah gratifikasi dan menciptakan budaya antigratifikasi,” ujarnya.
Untuk memperkuat pencegahan, UB juga memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi. Unit ini dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai tempat berkonsultasi, memperoleh informasi, hingga menyampaikan laporan dan pengaduan apabila menemukan indikasi gratifikasi.
Keberadaan unit tersebut menjadi salah satu instrumen agar pengendalian tidak berhenti pada sosialisasi. Setiap informasi maupun laporan yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya UB Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H., melihat persoalan gratifikasi memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran administratif. Praktik tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas barang dan jasa yang diperoleh universitas serta keadilan pelayanan kepada masyarakat kampus.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa harus menghasilkan produk sesuai standar kualitas. Begitu pula pelayanan universitas harus diberikan secara profesional tanpa diskriminasi maupun intervensi kepentingan tertentu.
“Barang yang kita peroleh harus lebih berkualitas sesuai standar. Pelayanannya juga harus lebih berkualitas dan tidak diskriminatif,” jelasnya.
Ali Safa’at juga menyoroti tantangan mengubah kebiasaan dalam hubungan antara institusi dan mitra penyedia. Sebab, ketika pemberian yang sebelumnya dianggap lumrah mulai dibatasi, bisa muncul kekhawatiran dari pihak eksternal bahwa mereka tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik atau kehilangan peluang memenangkan tender.
Padahal, menurutnya, perubahan tersebut justru diperlukan untuk memastikan seluruh penyedia memiliki kesempatan yang setara. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena kedekatan, pemberian, ataupun hubungan personal dengan pihak tertentu di lingkungan universitas.
“Budaya antigratifikasi tidak hanya dari pegawai sebagai penerima, tetapi juga stakeholder yang berpotensi memberikan. Jangan sampai mereka khawatir ketika kebiasaan lama diubah, kemudian tidak memperoleh pelayanan yang baik atau tidak memenangkan tender,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengendalian gratifikasi juga berkaitan erat dengan fungsi pendidikan perguruan tinggi. Ali Safa’at mengingatkan bahwa mahasiswa tidak hanya membentuk pengetahuan melalui perkuliahan, tetapi juga melalui perilaku dan praktik yang mereka temui dalam kehidupan kampus.
Ketika mahasiswa menyaksikan praktik yang tidak etis atau bertentangan dengan hukum justru berlangsung secara terbuka, ada risiko perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kondisi ini dapat menjadi persoalan serius karena perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter dan integritas.
“Mahasiswa tidak hanya belajar dari apa yang didengar di dalam kelas. Mereka juga belajar dari apa yang dialami dan disaksikan dalam interaksi sehari-hari di lingkungan kampus,” katanya.
Ia menambahkan, apabila kebiasaan yang bertentangan dengan hukum terus dibiarkan, mahasiswa berpotensi membawa persepsi keliru tersebut ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, pembenahan integritas harus terlihat dalam praktik tata kelola universitas. Nilai antikorupsi tidak cukup menjadi materi pembelajaran, tetapi harus tercermin dalam cara institusi memberikan pelayanan, mengelola anggaran, hingga menjalin hubungan dengan mitra eksternal.
Khusus dalam pengadaan barang dan jasa, UB juga menekankan pentingnya pemahaman vendor terhadap regulasi yang berlaku. Ali Safa’at menyebut setidaknya terdapat dua aspek yang perlu diperkuat, yakni pemahaman mengenai gratifikasi beserta tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapinya, serta pemahaman terhadap ketentuan pengadaan termasuk konsekuensi dan sanksi pelanggaran.
Selain itu, kapasitas teknis penyedia juga perlu ditingkatkan. Semakin banyak vendor yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan, semakin terbuka pula persaingan dalam proses tender. Dengan demikian, universitas memiliki lebih banyak alternatif untuk memperoleh penyedia dengan kualitas dan penawaran terbaik.
Terkait pelaksanaan pengadaan selama ini, Ali Safa’at mengungkapkan bahwa persoalan yang telah ditemukan dan ditindaklanjuti UB antara lain keterlambatan pekerjaan, pemberian denda, pemutusan kontrak, hingga denda terkait jaminan pemeliharaan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, terdapat pula kendala ketika perusahaan penyedia yang bermasalah sudah tidak diketahui keberadaannya.
“Ada juga yang bermasalah, misalnya PT atau CV-nya sudah tidak tahu ke mana. Itu juga ada,” ungkapnya.
UB dengan demikian menghadapi kebutuhan penguatan pengawasan dari dua sisi. Pertama, memastikan seluruh unsur internal menjalankan pelayanan dan pengambilan keputusan sesuai aturan. Kedua, membangun kepatuhan mitra eksternal agar hubungan kerja sama tidak membuka ruang bagi praktik pemberian maupun penerimaan yang dapat memengaruhi independensi institusi.
Melalui PIEPTN bersama KPK, UB berupaya mempersempit potensi kerentanan tersebut. Sebab, integritas perguruan tinggi tidak hanya diukur dari prestasi akademik dan reputasi kelembagaan, tetapi juga dari kemampuannya memastikan setiap proses di dalam kampus berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.
Catatan angle: Saya sengaja menggeser titik berat artikel dari pelaksanaan sosialisasi menjadi alasan mengapa pengendalian gratifikasi diperlukan di perguruan tinggi. Kerentanan pada 12 area PIEPTN, relasi vendor dengan proses tender, potensi konflik kepentingan, serta pembentukan budaya mahasiswa menjadi benang merahnya. Persoalan keterlambatan pekerjaan dan pemutusan kontrak tetap ditempatkan sebagai data faktual, bukan diklaim sebagai kasus korupsi atau gratifikasi.
