VOICEOFJATIM – Partai Golkar Kota Malang resmi menutup seluruh rangkaian Musyawarah Daerah dan dinamika internal setelah terbitnya Surat Keputusan kepengurusan periode 2025–2030 dari DPD Partai Golkar Jawa Timur. Dengan keluarnya SK tersebut, kepemimpinan DPD Golkar Kota Malang dinyatakan sah dan final di bawah Ketua Djoko Prihatin.
Pengumuman itu disampaikan langsung Djoko Prihatin di hadapan awak media, Minggu 1 Februari, bertepatan dengan agenda pembukaan segel kantor DPD Golkar Kota Malang dan persiapan rapat pleno perdana kepengurusan baru.
Djoko menjelaskan, seluruh tahapan Musda telah berjalan sesuai mekanisme organisasi. Mulai dari pendaftaran calon pada 13 Desember 2025, pelaksanaan Musda pada 14 Desember 2025, hingga pengiriman susunan formatur pengurus pada 14 Januari 2026. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga DPD Golkar Jawa Timur menerbitkan SK kepengurusan pada 28 Januari 2026.
“Dengan terbitnya SK dan tertib administrasi yang sudah selesai, maka seluruh rangkaian Musda kami nyatakan rampung. Ketua terpilih tetap saya, Djoko Prihatin, dan hari ini kami memperkenalkan jajaran inti pengurus periode 2025–2030,” ujar Djoko.
Dalam struktur kepengurusan baru tersebut, Djoko didampingi Teguh Dewanto sebagai Sekretaris dan Hendi Suryo Leksono sebagai Bendahara. Sejumlah kader juga mengisi posisi strategis, di antaranya Suryadi sebagai Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang merangkap Wakil Ketua Bidang Organisasi, Elgi sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Wilayah Blimbing, Tini di Bidang Pemenangan Wilayah Sukun, Kartika di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Sri Mulyana di Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kedungkandang, serta Joko di Bidang Hukum.
Djoko menegaskan, SK kepengurusan akan dibacakan secara resmi dalam rapat pleno pertama sebagai dasar kerja organisasi ke depan. Momentum ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya seluruh polemik internal, termasuk persoalan penyegelan kantor DPD Golkar Kota Malang.
“Kami ingin menyelesaikan semua yang terjadi. Hari ini dengan mengucap Bismillah, kami buka segel kantor bersama pengurus dan fraksi, lalu langsung bekerja. Target kami jelas, membangun Golkar sebagai partai yang modern, solutif, dan hadir untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang,” kata Djoko.
Ia juga menepis spekulasi yang berkembang terkait legalitas kepengurusan. Menurutnya, secara faktual hanya terdapat satu SK yang sah dan diakui penuh oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur. SK tersebut sekaligus menjadi rujukan resmi dalam komposisi personalia partai, termasuk keterkaitannya dengan struktur DPRD di tingkat provinsi maupun pusat.
“Semua pertanyaan dan skenario yang sempat beredar sudah terjawab. SK ini final dan diakui penuh oleh Golkar Jawa Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Kepemudaan (OKK), DPD Golkar Kota Malang, Suryadi, menyebut momen ini sebagai titik awal sejarah baru bagi Golkar di Kota Malang. Ia menekankan bahwa konsolidasi internal menjadi langkah pertama sebelum melangkah ke agenda-agenda strategis lainnya.
“Hari ini kita memulai sejarah periode 2025–2030. Konsolidasi internal adalah fondasi utama. Setelah itu, kami akan lanjutkan dengan konsolidasi lanjutan dan penyusunan program-program nyata untuk rakyat,” ujar Suryadi yang juga anggota DPRD Kota Malang.
Menurutnya, dinamika yang sempat terjadi merupakan bagian dari tradisi politik Golkar. Namun, kekuatan utama partai berlambang pohon beringin itu terletak pada kemampuannya merapikan kembali struktur dan menemukan solusi.
“Golkar itu unik. Dinamikanya kadang menggelitik, tapi Golkar selalu tahu cara merakit ulang dan menemukan obatnya. Hari ini obat itu kita hadirkan, dan kita melangkah bersama,” tandasnya.
Dengan kepengurusan baru yang telah sah dan solid, Golkar Kota Malang menargetkan kerja-kerja politik yang lebih terstruktur, modern, dan berpihak pada kepentingan masyarakat selama lima tahun ke depan.
Leave feedback about this