VOICEOFJATIM – Upaya Universitas Brawijaya (UB) membangun lingkungan kampus yang bebas dari korupsi dan gratifikasi terus diperkuat. Salah satunya melalui peluncuran Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2026 yang dilakukan Satuan Reformasi Birokrasi UB, Kamis (1/10/2026).
Survei tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengetahui persepsi sivitas akademika dan pihak yang berinteraksi dengan layanan UB terhadap praktik korupsi. Instrumen ini juga digunakan untuk melihat keberadaan gratifikasi, potensi benturan kepentingan, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan perguruan tinggi tersebut.
Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., mengatakan pelaksanaan IPAK 2026 merupakan bagian dari implementasi Program Integritas Ekosistem (PIE) PTN KPK yang telah dicanangkan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 17 September 2026.
“Survei ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui efektivitas kegiatan integritas di lingkungan UB. Kita ingin melihat apakah masih ada praktik gratifikasi, benturan kepentingan, serta mengukur bagaimana kualitas layanan publik di UB dari perspektif persepsi anti korupsi,” ujar Dr. Ngesti usai peluncuran survei di UB.
Menurut dosen Fakultas Hukum UB tersebut, IPAK dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pelaksanaannya juga menjadi bagian dari pemenuhan kriteria Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang ditetapkan KemenPAN-RB serta Kemendikbudristek.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, survei melibatkan responden dari unsur internal maupun eksternal kampus. Dari internal, responden mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sementara pihak eksternal meliputi mitra kerja, vendor, alumni, hingga orang tua mahasiswa yang berinteraksi dengan layanan UB.
UB membuka partisipasi survei secara luas dengan mewajibkan seluruh fakultas, unit kerja, dan unit layanan untuk mengikutinya. Jika pada tahun sebelumnya jumlah responden mencapai sekitar 3.500 orang, pada pelaksanaan tahun ini UB menargetkan jumlah responden minimal 2.400 orang dan berharap target tersebut dapat terlampaui.
“Jumlah responden kita buka seluas-luasnya. Seluruh fakultas, unit kerja, dan unit layanan di UB wajib mengisi survei ini. Jika tahun sebelumnya kita mencapai sekitar 3.500 responden, tahun ini ditargetkan minimal 2.400 responden terlampaui,” ungkapnya.
Namun, bagi Ngesti, survei tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengukuran. Pelaksanaan IPAK juga menjadi sarana edukasi untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya integritas dalam lingkungan kerja.
Ia menilai pencegahan gratifikasi perlu dimulai dari pembentukan budaya kerja yang memiliki sikap tegas terhadap berbagai bentuk pemberian. Bahkan pemberian bernilai kecil sekalipun dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi toleransi terhadap praktik gratifikasi.
“Salah satu instrumen pengendalian gratifikasi adalah budaya kerja dan integritas. Kita ingin menanamkan kesadaran bersama bahwa gratifikasi dalam bentuk sekecil apa pun harus ditolak, bahkan pemberian makanan kecil seperti cilok dari mahasiswa sekalipun. Mengingat potensi korupsi sering kali berakar dari benturan kepentingan dan toleransi pada gratifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc., menyambut pelaksanaan survei tersebut. Ia mengatakan UB dalam tiga tahun terakhir terus melakukan pendampingan sekaligus menyusun berbagai regulasi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kampus yang bersih.
“Selama tiga tahun terakhir kita terus mencoba melakukan pendampingan dan membuat regulasi-regulasi untuk mewujudkan budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi,” ujar Prof. Widodo.
Penguatan Zona Integritas kemudian didorong agar tidak berhenti pada tingkat kebijakan universitas. Rektorat mendorong seluruh fakultas dan unit kerja di UB untuk membangun komitmen yang sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.
Langkah tersebut mulai terlihat dari keterlibatan enam fakultas UB yang pada tahun ini mengikuti proses penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh KemenPAN-RB.
“Alhamdulillah semua unit dan fakultas terlibat serta komitmen. Tahun ini ada enam fakultas yang masuk dalam penilaian WBK dari KemenPAN-RB. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa mindset serta budaya di fakultas dan departemen sudah mulai membaik,” terang Prof. Widodo.
