VOICEOFJATIM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang mulai bergerak merapikan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya ini dilakukan melalui rangkaian anjangsana yang dikemas dengan halal bihalal sekaligus audit organisasi di lima kecamatan.
Kegiatan tersebut mencakup pemaparan program MENGAKAR, pengenalan tim Lembaga Bantuan Hukum Golkar di tingkat kecamatan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan organisasi menjelang musyawarah kecamatan.
Ketua DPD Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, menegaskan langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi partai di akar rumput. Menurutnya, konsolidasi tidak hanya sebatas silaturahmi, tetapi juga memastikan struktur organisasi berjalan tertib dan sesuai aturan.
“Selain halal bihalal, kami juga melakukan audit organisasi. Ini penting karena menjelang Muscam, kita harus memastikan seluruh unsur di tingkat kecamatan hingga kelurahan memiliki administrasi yang jelas dan tertib,” kata Djoko.
Ia mengungkapkan, dalam periode sebelumnya masih ditemukan ketidaktertiban administrasi, termasuk persoalan surat keputusan kepengurusan yang tidak sinkron di tingkat bawah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan klaim kepengurusan yang tidak sesuai.
“Di lapangan masih ada yang mengaku sebagai pengurus, tetapi tidak sesuai dengan SK. Ini yang kami benahi. Sebelum Muscam dilaksanakan, administrasi harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Audit organisasi ini sekaligus menjadi dasar bagi DPD untuk menerbitkan pembaruan surat keputusan kepengurusan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, proses musyawarah kecamatan diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan memiliki legitimasi yang kuat.
Djoko menambahkan, penguatan struktur ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja politik partai, terutama dalam mendongkrak perolehan suara dan jumlah kursi legislatif pada pemilu mendatang.
“Kami ingin membangun kekuatan Golkar dari bawah, dari kecamatan hingga kelurahan. Ini fondasi penting untuk meningkatkan suara partai dan menambah kursi legislatif,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, anjangsana telah digelar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Blimbing dan Sukun. Kegiatan serupa akan terus berlanjut ke kecamatan lainnya.
Terkait kriteria calon ketua pengurus kecamatan, Djoko menyebut telah diatur dalam AD/ART partai. Figur yang diharapkan adalah tokoh di wilayahnya, memiliki rekam jejak aktif di organisasi, serta mampu sejalan dengan arah kepemimpinan partai.
“Calon ketua PK harus tokoh di wilayahnya, aktif di organisasi, punya prestasi, dan satu garis dengan visi kepengurusan. Prinsipnya satu komando, satu perjuangan, satu tujuan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti Kecamatan Kedungkandang sebagai salah satu wilayah yang menjadi prioritas pembenahan. Menurutnya, dinamika internal yang mulai muncul di wilayah tersebut perlu direspons dengan penataan organisasi yang lebih rapi dan terukur.
Melalui langkah ini, DPD Golkar Kota Malang berharap proses konsolidasi berjalan efektif, sehingga mesin partai di tingkat bawah dapat bekerja lebih solid dan terarah menjelang agenda politik ke depan.
