VOICEOFJATIM – Silaturahmi rombongan DPD Partai Golkar Kota Malang ke Balai Kota Malang, Rabu 4 Maret 2026, berkembang menjadi forum diskusi yang lebih terbuka dari sekadar agenda Safari Ramadan. Ketua DPD Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, leads langsung rombongan yang terdiri dari sekretaris, bendahara, pengurus harian, hingga anggota fraksi DPRD. Mereka diterima Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, di Ruang Rapat Tumapel
Djoko membuka pertemuan dengan nada santai. Datang ke Balai Kota Malang dengan pesan yang terdengar ringan namun sarat makna politik. “Karena kami juga butuh Arah,” ujarnya sambil tertawa di awal pertemuan.
Ia menyebut Golkar tetap pada sikap mendukung Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan kebijakan, sekaligus menegaskan perlunya arah dan sinkronisasi. Menurut dia, komunikasi politik tidak boleh berhenti pada momentum pemilu.
“Kami ingin membangun komunikasi yang konstruktif. Program kerja politik yang kami susun berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga penting diselaraskan dengan prioritas pemerintah daerah,” ujar Djoko, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD dan Ketua Kadin Kota Malang.
Ia memaparkan dua program utama partainya, Rumah Karya dan Rumah Sehat. Rumah Karya dirancang sebagai ruang pemberdayaan UMKM, generasi muda, dan komunitas kreatif melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Adapun Rumah Sehat berfokus pada edukasi kesehatan, pemeriksaan dasar gratis, serta kolaborasi dengan tenaga medis.
Namun, pembahasan tak berhenti pada paparan program. Kader Golkar menafsirkan kemungkinan pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi. Ia mengisyaratkan apakah terdapat aset milik pemkot yang dapat dimanfaatkan secara legal dan profesional oleh partai atau organisasi masyarakat.
Pertanyaan itu disambungkan bendahara DPD Golkar yang menggarisbawahi dua program baru partai tersebut dan potensi keterkaitannya dengan kebijakan publik, termasuk sektor kesehatan. Ia mengatasi permasalahan sistem kapitasi BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyisakan kendala di lapangan.
“Nah, rumah sehat ini mungkin akan berkaitan dengan beberapa kebijakan. Sekarang kami juga ada kendala, terutama di kapitasi BPJS. Konsep pengaturannya seperti apa dan bagaimana bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah lima tahun ke depan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Isu administrasi kependudukan juga sempat mencatat, terutama mengurus pencatatan status pernikahan dalam KTP, termasuk kasus nikah siri dan penerapannya terhadap status anak. Diskusi itu berkembang pada aspek kemudahan layanan administrasi dan perlunya kepastian hukum dalam pencatatan sipil.
Menyanggapi berbagai masukan tersebut, Ali Muthohirin menilai peran partai politik tetap strategis sebagai mitra resmi pemerintah. Ia menyebut Golkar sebagai partai yang matang secara organisasi dan berpengalaman menghadapi dinamika politik.
Menurut Ali, kolaborasi diperlukan terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Ia mengingatkan potensi kenaikan harga energi dan pangan serta dampaknya menjelang Lebaran. Pemerintah kota, kata dia, tengah menjaga distribusi THR dan menjaga stabilitas harga agar tekanan ekonomi tidak membebani masyarakat.
Soal aset daerah, tapi mengakui masalahnya tidak sederhana. Ribuan bidang tanah dicatat sebagai milik pemerintah, tetapi sebagian terikat perjanjian lama atau telah berdiri bangunan. Proses audit dan penertiban sedang berjalan untuk mencegah potensi kerugian negara.
Jika ada pihak yang ingin menggunakan aset, ia meminta agar disampaikan secara profesional melalui mekanisme resmi. Pemerintah, menurutnya, sedang merapikan tata kelola aset agar pemanfaatannya transparan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Di akhir pertemuan, Djoko kembali menegaskan posisi partainya. Golkar, kata dia, sepakat mendukung pemerintah, namun tetap akan melakukan kajian strategi terhadap perkembangan ekonomi, fiskal, serta dampak situasi global terhadap Kota Malang.
“Tujuannya sama, apa pun yang terjadi di luar, di Kota Malang harga tetap terkendali, ekonomi berjalan, dan masyarakat tetap tenang,” ujarnya.
Pertemuan itu menampilkan dinamika hubungan partai dan pemerintah daerah yang tidak selalu linier. Di satu sisi ada pernyataan dukungan, di sisi lain muncul sejumlah catatan dan kepentingan yang ingin diakomodasi. Di ruang rapat itu, komunikasi politik berjalan dalam nada yang cair, namun menyimpan agenda yang serius.
