SURABAYA, VOICEOFJATIM – Golkar Kota Malang resmi mengantongi legitimasi struktural setelah dikukuhkan dalam pelantikan serentak DPD kabupaten dan kota se-Jawa Timur di Jatim International Expo, Minggu 15 Februari 2026. Dengan surat keputusan yang telah diterbitkan, kepengurusan baru tidak lagi berada di ruang transisi. Struktur telah sah, mandat politik telah ditetapkan.
Pelantikan dipimpin langsung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengesahkan jajaran pengurus daerah, termasuk Kota Malang. Bagi DPD Golkar Kota Malang, momentum ini menjadi titik konsolidasi untuk menata barisan sekaligus memetakan ulang posisi dalam lanskap politik kota.
Ketua DPD Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin atau Jokpri, menyatakan bahwa pengesahan ini menandai kesiapan penuh untuk bergerak.
“Kami resmi dilantik dan memiliki SK yang sah. Artinya Golkar Kota Malang sudah memiliki legitimasi organisasi untuk menjalankan agenda politik di daerah,” ujarnya.
Di tengah konfigurasi politik lokal yang dinamis, Jokpri menegaskan kepengurusan baru tidak akan bergantung pada pola kerja konvensional. Ia menyebut adanya arahan dari pimpinan pusat agar partai membuka ruang strategis bagi generasi muda sebagai bagian dari regenerasi sekaligus perluasan basis dukungan.
Golkar Kota Malang membentuk Wakil Ketua Bidang Gengsi, sebuah struktur yang diarahkan untuk menggarap segmen anak muda dan ekosistem digital. Targetnya jelas, memperluas penetrasi politik di ruang media sosial dan industri kreatif yang selama ini menjadi arena pembentukan opini publik.
“Kami sudah membentuk Bidang Gengsi. Kami akan merangkul influencer dan komunitas kreatif agar mereka terlibat aktif dalam politik. Politik tidak bisa lagi berdiri di ruang tertutup,” kata Jokpri.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa Golkar Kota Malang sedang melakukan reposisi. Partai mesin tidak hanya dipersiapkan untuk kerja elektoral, tetapi juga untuk membangun pengaruh naratif di ruang publik. Di era ketika opini bergerak cepat, partai membaca bahwa kontrol wacana sama pentingnya dengan kontrol struktur.
Jokpri juga menegaskan ambisi membangun Golkar Kota Malang sebagai mesin politik yang lebih modern dan responsif.
“Kami ingin Golkar hadir sebagai kekuatan yang aktif dan memberikan solusi. Bukan sekedar ada dalam struktur, tapi hadir dalam dinamika masyarakat,” ujarnya.
Terkait posisi dalam pemerintahan Kota Malang, Golkar menegaskan dirinya sebagai bagian dari pemerintahan yang akan mengawali program pemerintah hingga akhir masa jabatan Wali Kota.
“Kami akan mengawal dan membantu program-program pemerintah agar berjalan sesuai arah kebijakan sampai lima tahun ke depan,” tegas Jokpri.
Pernyataan itu menampilkan strategi politik yang terukur. Di satu sisi, Golkar menjaga stabilitas keseimbangan. Di sisi lain, memastikan pihak tetap memiliki pengaruh dalam proses kebijakan. Dengan struktur yang telah disetujui dan agenda yang mulai dirumuskan, Golkar Kota Malang kini memasuki fase konsolidasi lanjutan. Pertanyaannya bukan lagi soal kesiapan organisasi, melainkan seberapa efektif mesin politik itu bekerja dalam perebutan ruang dan pengaruh di Kota Malang.
